Mamuju (pelitapagi.com) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan pendampingan konsultasi pengembangan kompetensi layanan bagi RSUD Provinsi Sulawesi Barat sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan kesehatan rujukan di daerah.
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (28/4/2026) ini menjadi forum strategis dalam menyelaraskan arah pengembangan layanan rumah sakit berbasis kompetensi.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Lanjutan, Farmasi, Alat Kesehatan dan SDM Kesehatan, jajaran manajemen RSUD Provinsi Sulawesi Barat, serta tim kerja terkait dari kedua institusi.
Konsultasi ini dilatarbelakangi oleh adanya penyesuaian terhadap kebijakan terbaru, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025, serta perubahan kapasitas tempat tidur rumah sakit yang menuntut peningkatan jenis dan mutu layanan sesuai standar yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini membahas berbagai aspek strategis, mulai dari kebutuhan kompetensi tenaga kesehatan, kesiapan sumber daya, hingga strategi percepatan implementasi pengembangan layanan di RSUD Provinsi Sulawesi Barat.
Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa pengembangan layanan rumah sakit harus berbasis pada kompetensi yang jelas dan terukur.
“Percepatan pengembangan layanan rumah sakit harus didasarkan pada kompetensi yang tepat, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Kegiatan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, sebagaimana tertuang dalam Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.
Melalui pendampingan ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara DKPPKB Sulbar dan RSUD Provinsi Sulawesi Barat dalam mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan rujukan yang profesional, terstandar, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pelayanan kesehatan yang adaptif terhadap perubahan regulasi dan perkembangan kebutuhan layanan di masyarakat.
