Mamuju (pelitapagi.com) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Sosialisasi Tugas dan Fungsi Tim Teknis Krisis Kesehatan Tahun 2026 di Aula Andi Depu DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, Kamis 6 Agustus 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan serta menyamakan persepsi seluruh personel Tim Klaster dan Tim Teknis Krisis Kesehatan dalam menghadapi potensi bencana dan situasi yang dapat menimbulkan krisis kesehatan di Sulawesi Barat.
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Sekretaris DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Marintani Erna Dochri, yang menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam membangun sistem penanggulangan krisis kesehatan yang cepat, terintegrasi, dan efektif.
“Kesiapsiagaan merupakan kunci utama dalam menghadapi setiap ancaman bencana. Seluruh personel Tim Klaster Kesehatan harus memahami tugas dan fungsi masing-masing agar respons yang diberikan dapat berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ujar dr. Marintani saat membuka kegiatan.
Turut hadir memberikan penguatan, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Lanjutan, Kefarmasian dan SDM Kesehatan, dr. Darmawiyah, yang memaparkan peran strategis Klaster Kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan. Ia menekankan bahwa penguatan koordinasi antarbidang, ketersediaan logistik, sumber daya manusia kesehatan, serta sistem rujukan menjadi faktor penting dalam menjamin pelayanan kesehatan tetap berjalan pada saat terjadi bencana.
Materi yang disampaikan meliputi penguatan peran tim pada tiga fase utama penanggulangan krisis kesehatan, yaitu fase pra-krisis, fase tanggap darurat, dan fase pasca-krisis. Pada fase pra-krisis, fokus diarahkan pada peningkatan kesiapsiagaan, penyediaan sumber daya kesehatan, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Saat tanggap darurat, tim diharapkan mampu mengaktifkan Klaster Kesehatan secara cepat, melakukan penilaian awal, mobilisasi logistik, serta memastikan pelayanan kesehatan tetap tersedia bagi masyarakat, termasuk kelompok rentan. Sementara pada fase pasca-krisis, dilakukan rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.
Secara terpisah, Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa penguatan kapasitas Tim Klaster Kesehatan merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh terhadap berbagai ancaman bencana.
“Kita harus memastikan Sulawesi Barat memiliki sumber daya kesehatan yang siap, baik tenaga, logistik, maupun sistem koordinasi. Dengan kesiapsiagaan yang baik sejak masa pra-krisis, respons saat tanggap darurat akan lebih cepat sehingga dampak krisis kesehatan dapat diminimalkan,” ungkap dr. Nursyamsi.
Ia menambahkan, kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, dalam memperkuat ketahanan sistem kesehatan daerah melalui peningkatan kesiapsiagaan, kolaborasi lintas sektor, dan penyediaan sumber daya kesehatan yang memadai untuk melindungi masyarakat dari dampak krisis kesehatan untuk mewujudkan Visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”.
