Mamuju (pelitapagi.com) Hari Pendidikan Nasional hari ini kembali diperingati tepat 2 Mei 2026. Momentum ini tentunya menimbulkan ragam respon termasuk kelompok mahasiswa.
DPD GMNI Sulawesi Barat meyakini pendidikan adalah hak dasar konstitusional bagi setiap warga negara di Indonesia. Hak itu harus dipenuhi oleh negara.
Di Sulawesi Barat angka anak putus sekolah dan anak tidak sekolah mencapai ribuan, karna faktor ekonomi dan lain-lain, ini adalah ancaman besar bagi generasi muda, ini membuktikan bahwa sulbar masih sangat jauh dari segi kemajuan pendidikan.
Hal itu disampaikan Ketua DPD GMNI Sulbar, Misbahuddin dalam keterangan tertulisnya lewat sambngan WhatsApp
Menurutnya kondisi buruknya sistem pendidikan akan mengakibatkan kebodohan massal, dan pemerintah Sulawesi Barat harus melihat itu sebagai faktor ketertinggalan.
“Juga kami melihat bahwa kunci daripada kemajuan Sulawesi Barat nantinya ditentukan sebaik apa sistem pendidikan hari ini, dan bisa kita pastikan dengan kondisi buruknya sistem pendidikan di Sulbar saat ini akan menjadi pemicu utama ketertinggalan dari segi manapun daerah Sulawesi Barat.”ungkap Misbahuddin
Lebih jauh disampaikan saat ini masih banyak di daerah Sulbar ini anak berhenti sekolah karna faktor ekonomi, pernikahan dini dan sebagainya. Semua itu terjadi karna gagalnya pemerintah Sulawesi Barat untuk hadir dalam lingkup pendidikan, kurangnya perhatian Pemerintah terhadap pendidikan.
“Kami tidak ingin melihat Hardiknas diperingati tiap tahunnya sebagai bentuk perayaan simbolik dan serimonial belaka. Kami menginginkan Hardiknas diperingati dengan memunculkan harapan dan jaminan kepada masyarakat bahwa tidak ada lagi anak yang putus sekolah karna kemiskinan, Kami menginginkan Hardiknas diperingati dengan solusi yang kongkrit dari pemerintah,”ungkapnya
“Kami mengecam pemerintah Sulawesi Barat atas buruknya sistem pendidikan yang ada di Sulawesi Barat, buruknya sistem pendidikan adalah pemicu meningkatnya angka kemiskinan, dan SULBAR hari ini tidak bisa keluar dari lingkaran terburuk itu. Kemiskinan dan buruknya sistem pendidikan,”sambungnya
Ia menambahkan, Pemerintah Sulawesi Barat bertanggung jawab penuh atas anak yang tidak sekolah dan anak yang putus sekolah. Dan pemerintah Sulawesi Barat bertanggungjawab penuh atas ketidak adilan tersebut. Kami Butuh solusi kongkrit (*)
