Mamuju (pelitapagi.com) Keamanan pangan menjadi fondasi utama dalam membangun kualitas hidup masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Menyadari hal tersebut, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar, gencar melakukan aksi turun lapangan untuk memastikan produk perikanan yang beredar di pasar tradisional bebas dari bahan kimia berbahaya.
Langkah konkret ini merupakan manifestasi dari komitmen Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Sekprov Sulbar, Junda Maulana dalam mensukseskan PANCA DAYA. Salah satu tonggak utamanya adalah “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”. Melalui ini, sektor perikanan dipacu untuk menjadi roda pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dengan cara memperkuat daya saing UMKM serta menjamin kepercayaan konsumen melalui produk yang aman dan sehat.
Edukasi Langsung di Jantung Pendaratan Ikan
Kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai Bahan Tambahan Pangan (BTP) berbahaya ini digelar langsung di lokasi strategis, yakni Pasar Pagi di area Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Binanga, Kabupaten Mamuju, Kamis (07/05/26). Petugas menyasar para pedagang ikan dan masyarakat umum untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai perbedaan BTP yang diizinkan dan yang dilarang.
BTP pada dasarnya adalah bahan yang ditambahkan untuk memengaruhi sifat atau bentuk pangan. Namun, penggunaan zat seperti formalin, boraks, pewarna tekstil, hingga residu pestisida pada produk perikanan adalah tindakan ilegal yang membahayakan kesehatan.
Panduan Referentif: Mengenali Ikan Berformalin
Dalam giat edukasi tersebut, tim PSDKP memberikan panduan praktis dengan membagikan flyer edukasi kepada konsumen untuk mengenali ciri-ciri ikan yang diduga mengandung formalin—zat yang sering disalahgunakan agar ikan terlihat segar lebih lama namun bersifat karsinogenik.
“Kami di Bidang PSDKP memastikan bahwa rantai distribusi ikan, dari mulai didaratkan hingga ke tangan konsumen harus terpantau ketat. Edukasi ini adalah langkah preventif, namun kami juga tidak segan melakukan tindakan tegas sesuai regulasi jika ditemukan oknum yang sengaja mencemari produk perikanan dengan zat berbahaya. Keamanan konsumen adalah prioritas pengawasan kami,” tegas Kabid PSDKP Irwan Latif disela-sela kegiatan.
Ciri-ciri ikan berformalin yang perlu diwaspadai :
– Tekstur: Terasa terlalu kenyal dan tidak mudah hancur.
– Tampilan: Insang berwarna pucat, bukan merah segar alami.
– Lingkungan: Tidak dihinggapi lalat meskipun berada di ruang terbuka.
– Aroma: Memiliki aroma menyengat kimiawi, bukan bau khas ikan laut.
Selain itu, masyarakat diperingatkan akan bahaya Boraks yang jika dikonsumsi jangka panjang dapat merusak organ vital seperti ginjal, hati, hingga sistem saraf pusat.
Suara dari Lapangan: Pedagang dan Konsumen
Murni (44), salah satu pedagang ikan di PPI Binanga, menegaskan komitmennya dalam menjaga kesegaran ikan secara alami.
“Kalau bahan berbahaya seperti formalin atau boraks, kami di sini tidak pernah pakai. Begitu ikan naik dari kapal, langsung dijual. Jika ada sisa, kami pakai es batu saja seperti biasa. Bahkan pewarna makanan pun kami hindari karena dampaknya tetap tidak bagus,” ungkap Murni.
Ia menambahkan, perputaran stok ikan di PPI Binanga sangat cepat, biasanya habis dalam 3 hingga 4 hari atau diolah menjadi ikan asin jika tidak laku.
Apresiasi juga datang dari Fadli (37), seorang konsumen yang merasa terbantu dengan kehadiran pemerintah di tengah pasar.
Sangat luar biasa. Ini membantu masyarakat awam yang awalnya asal beli saja tanpa tahu ada campuran bahan berbahaya. Kami sangat mendukung fungsi pengawasan seperti ini agar apa yang kami makan benar-benar sehat,” tuturnya.
Dampak Ekonomi dan Peluang EksporPeningkatan standar keamanan pangan ini diharapkan tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga memperkuat posisi UMKM perikanan Sulbar. Dengan produk yang terjamin kualitasnya dan memenuhi standarisasi keamanan, peluang ikan tangkapan nelayan Mamuju untuk menembus pasar ekspor dan ritel modern akan semakin terbuka lebar.
Ditemui di ruang kerjanya, Kepala DKP Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin, S.DM, memberikan pernyataan optimis terkait keberlanjutan program ini.
“Keamanan pangan adalah harga mati bagi kami di DKP. Lewat edukasi rutin ini, kita ingin membangun ekosistem perikanan yang jujur dan sehat. Jika kepercayaan konsumen meningkat, maka nilai jual produk nelayan kita juga akan naik. Kami berkomitmen untuk terus mengawal sektor perikanan agar menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat,” pungkas Safaruddin.
