Mamuju (pelitapagi.com) Pemkab Mamuju menggelar sosialisasi antikorupsi yang dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas dan piagam audit lingkup Pemkab Mamuju. Kegiatan tersebut menjadi momentum mewujudkan birokrasi yang bersih.
Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi menegaskan, bahwa upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas harus dimulai dari keteladanan para pemimpin. Sutinah mengatakan, komitmen dan keteladanan pimpinan menjadi hal penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Integritas pemerintahan tidak dimulai dari aturan yang banyak. Integritas dimulai dari keteladanan orang-orang yang memimpin,” kata Sutinah, Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, seorang pemimpin tidak cukup hanya menyampaikan pentingnya penggunaan anggaran secara efisien. Pemimpin harus mampu memberikan contoh melalui tindakan nyata, sehingga setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pemimpin tidak cukup hanya mengatakan bahwa kita menggunakan anggaran secara efisien, tetapi harus memberikan contoh bahwa tidak hanya anggaran pemerintah, harus benar-benar pemerintah menjadi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Sutinah menekankan bahwa tindakan seorang pemimpin memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat dibandingkan sekadar pernyataan yang disampaikan kepada jajaran pemerintahan.
“Apa yang dilakukan pemimpin akan menjadi pusat yang jauh lebih kuat daripada apa yang diucapkan pemimpin,” tegasnya.
Karena itu, Sutinah mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Mamuju menjadikan integritas sebagai standar dalam menjalankan kepemimpinan maupun tugas pemerintahan.
“Saya mengajak seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Mamuju untuk menjadikan integritas sebagai standar kepemimpinan,” katanya.
Ia mengakui dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat berbagai instrumen pengawasan, mulai dari aturan hukum, pengawasan internal, pemeriksaan hingga keterlibatan aparat penegak hukum.
Namun, menurut Sutinah, keberadaan berbagai instrumen tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya alasan bagi aparatur untuk menjalankan pemerintahan secara bersih.
“Kita tentu memahami bahwa ada hukum, ada pengawasan, ada pemeriksaan, ada apalagi penegak hukum, dan ada berbagai instrumen penyelenggaraan. Namun, pemerintahan yang bersih tidak boleh dibangun hanya karena kita takut diperiksa,” ujarnya.
Melalui sosialisasi antikorupsi, penandatanganan pakta integritas dan piagam audit tersebut, Pemkab Mamuju diharapkan semakin memperkuat komitmen seluruh jajaran untuk menjalankan pemerintahan secara transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)
