MAMUJU (pelitapagi.com) Wakil Ketua III DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Abdul Halim, menyambut positif kehadiran Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Tomakaka (Unika) Mamuju yang baru saja diresmikan pada Rabu, 22 Oktober 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Halim bahkan secara langsung mengambil formulir pendaftaran sebagai calon mahasiswa di program magister hukum tersebut.
“Alhamdulillah, ini adalah langkah baru di sektor pendidikan. Pascasarjana Fakultas Hukum Unika Mamuju sangat relevan dengan kondisi Sulbar saat ini. Dalam pengambilan kebijakan, baik di legislatif maupun eksekutif, kita membutuhkan pandangan hukum yang kuat, dan itu bisa diperoleh melalui kajian di kampus ini,” ujar Abdul Halim.
Menurut Abdul Halim, kehadiran Pascasarjana Hukum Unika Mamuju menjadi jawaban atas kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagi para pejabat publik dan aparatur daerah yang terlibat dalam proses legislasi dan kebijakan publik.
“Sebagai anggota DPRD Sulbar, kami sangat membutuhkan pemahaman hukum yang mendalam untuk mendukung kerja-kerja legislasi. Karena itu, saya pribadi tertarik untuk melanjutkan studi S2 di Unika Mamuju,” katanya.
Politisi muda asal Polewali Mandar itu mengungkapkan, dirinya merupakan alumni program S1 Universitas Tomakaka Mamuju, sehingga sudah mengenal kualitas pendidikan di kampus tersebut. Ia menilai, Unika Mamuju memiliki standar akademik yang baik dan dosen-dosen berkualitas, terutama di bidang hukum.
“Saya S1 juga di Unika Mamuju, dan insyaallah akan lanjut ke pascasarjana fakultas hukum. Keunggulan Unika Mamuju ini adalah kualitasnya yang bisa bersaing dengan universitas di luar daerah, serta lokasinya yang strategis, sangat mendukung bagi kami yang memiliki mobilitas kerja tinggi,” jelas Abdul Halim.
Abdul Halim berharap, kehadiran Program Pascasarjana Hukum Unika Mamuju tidak hanya mencetak lulusan akademis, tetapi juga mampu melahirkan pemikir hukum yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan regulasi dan kebijakan publik di Sulbar.
“Saya berharap program ini bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang berintegritas, memiliki keilmuan hukum yang kuat, dan bisa memberikan masukan konstruktif untuk pemerintah daerah maupun lembaga legislatif,” tuturnya. (*)
