Mamuju (pelitapagi.com) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, memaparkan analisis kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah menjelang akhir Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Triwulan III, sekaligus Sinergitas Kebijakan dan Anggaran Pusat–Daerah Tahun Anggaran 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin (9/11/2026).
Rapim dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, serta dihadiri seluruh kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam paparannya, Mohammad Ali Chandra menyampaikan gambaran dan analisis terhadap perkembangan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah hingga memasuki Triwulan IV Tahun Anggaran 2026, dengan posisi data (cut off) per 6 November 2026. Evaluasi tersebut menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi capaian kinerja, perkembangan realisasi anggaran, serta berbagai kendala yang dihadapi sebagai dasar dalam merumuskan langkah-langkah strategis guna mengoptimalkan pelaksanaan APBD menjelang akhir tahun anggaran.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pada sisa waktu Tahun Anggaran 2026 agar target pembangunan dan realisasi anggaran dapat tercapai secara optimal.
“Memasuki akhir Tahun Anggaran 2026, kami merekomendasikan sejumlah langkah strategis melalui percepatan pelaksanaan anggaran. Di antaranya akselerasi belanja modal fisik, optimalisasi potensi pajak daerah, serta penguatan manajemen kas dan pembiayaan daerah. Langkah-langkah ini perlu menjadi perhatian bersama agar pelaksanaan APBD dapat berjalan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran,” ungkap Ali Chandra.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa akselerasi belanja modal fisik perlu didorong melalui percepatan penyelesaian pekerjaan serta pengendalian progres kegiatan. Sementara itu, optimalisasi potensi pajak daerah diarahkan untuk memperkuat kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), disertai manajemen kas dan pembiayaan yang cermat guna menjaga likuiditas serta memastikan ketersediaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah.
Selain mengevaluasi pelaksanaan RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2026, rapim tersebut juga menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergitas kebijakan dan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan serta pelaksanaan program Tahun Anggaran 2027.
Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Melalui rapim ini, diharapkan seluruh perangkat daerah semakin memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mempercepat realisasi program dan anggaran, sehingga pelaksanaan APBD Tahun 2026 dapat dituntaskan secara optimal serta mendukung kesinambungan pembangunan daerah pada Tahun 2027.
