MAMUJU (pelitapagi.com) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sulawesi Barat menyatakan akan membentuk Posko Pengaduan Masyarakat terkait persoalan Data Desil yang digunakan dalam penentuan sasaran berbagai program perlindungan sosial pemerintah.
Posko ini dibentuk sebagai ruang pengaduan dan pendampingan bagi masyarakat Sulawesi Barat yang merasa status atau klasifikasi desil dalam data sosial-ekonominya tidak sesuai dengan kondisi kehidupan yang sebenarnya.
Ketua Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Riset HMI BADKO Sulawesi Barat, Melky, mengatakan bahwa masyarakat tidak boleh dibiarkan menghadapi persoalan data seorang diri, terlebih apabila perubahan status desil berimplikasi terhadap akses mereka terhadap program pemerintah.
“Kami akan membuka Posko Pengaduan Desil sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan, melakukan konsultasi, dan melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian antara data desil dengan kondisi sosial-ekonomi mereka. Data harus menggambarkan keadaan rakyat yang sebenarnya, bukan justru membuat masyarakat kehilangan akses terhadap hak-haknya,” tegas Melky.
Menurut Melky, persoalan desil harus ditempatkan sebagai isu serius karena data sosial-ekonomi menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan sasaran kebijakan pemerintah. Ketika data tidak akurat atau belum diperbarui sesuai kondisi faktual, terdapat risiko masyarakat yang seharusnya mendapatkan intervensi justru tidak masuk dalam kelompok sasaran. Terutama dalam hal Bantuan Pendidikan, yang memungkinkan terjadinya meningkatnya Anak Putus Sekolah.
Melky menegaskan bahwa pembentukan posko tersebut bukan untuk menghakimi atau menyimpulkan adanya kesalahan sebelum dilakukan verifikasi, melainkan untuk menghimpun pengaduan masyarakat secara sistematis dan mendorong penyelesaian melalui mekanisme resmi. salah satu caraa yang dilakukan adalah bekerjasama dengan setiap kampus yang ada di Sulawesi barat dengan membentuk posko aduan di setiap kampus tersebut.
“Kami tidak ingin membangun opini tanpa data. Karena itu, setiap pengaduan yang masuk akan kami dokumentasikan dan dorong untuk diverifikasi. Kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar sampai kepada lembaga yang memiliki kewenangan,dan kamiakan membentuk posko aduan di setiap Kampus di Sulawesi Barat” ujar Melky.
Melky mengajak masyarakat Sulawesi Barat yang mengalami persoalan terkait status desil untuk tidak hanya mengeluh di ruang publik, tetapi menyampaikan pengaduannya melalui Posko Pengaduan yang akan dibentuk HMI BADKO Sulbar.
Beberapa persoalan yang dapat disampaikan antara lain:
– Perubahan desil yang dinilai tidak sesuai kondisi ekonomi;
– Masyarakat miskin/rentan yang tidak masuk kelompok sasaran bantuan;
– Data keluarga yang sudah tidak sesuai kondisi terbaru;
– perubahan jumlah anggota keluarga yang belum tercermin dalam data;
– kondisi pekerjaan dan penghasilan yang tidak sesuai dengan data
– kondisi rumah dan aset yang tidak sesuai dengan klasifikasi;
– serta persoalan lain yang berkaitan dengan ketepatan data sosial-ekonomi masyarakat.
Seluruh pengaduan akan diarahkan untuk dikumpulkan, diverifikasi dan disampaikan kepada instansi terkait sesuai mekanisme yang berlaku. (*)
