MAMUJU (pelitapagi.com) Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Rusli Muhallik menghadiri gelaran Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Sulbar Tahun 2026 di Gedung Pusdalops BPBD Sulbar pada Rabu, 30 September 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar ini dalam rangka mendukung pemutakhiran Kajian Risiko Bencana (KRB) Nasional sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.
Langkah ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) yang terus mendorong seluruh jajaran perangkat daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), responsif, dan akuntabel, termasuk dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Menurut Muhammad Rusli Muhallik, yang juga menjabat sebagai Arsiparis Ahli Muda di Biro Organisasi Setda Sulbar, agenda ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam mendukung agenda penanggulangan bencana.
“Kegiatan ini bertujuan mendukung pelaksanaan Penilaian Kapasitas Provinsi melalui IKD. Ini penting sebagai bentuk dukungan Biro Organisasi dalam pemutakhiran Kajian Risiko Bencana Nasional Tahun 2026,” ujar Rusli usai acara digelar.
Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris BPBD Sulbar, Arnida. Dalam sambutannya, Arnida menjelaskan bahwa sebagai pelaksana teknis, BPBD Sulbar berkewajiban melakukan peninjauan menyeluruh terhadap data-data ketahanan daerah.
“Tujuan utama kita berkumpul di sini adalah untuk melakukan konfirmasi, verifikasi, validasi, serta penyepakatan terhadap capaian indikator IKD secara partisipatif. Kita melibatkan langsung seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait,” jelas Arnida.
Arnida menekankan bahwa objektivitas data sangat penting karena berpengaruh pada kebijakan penanggulangan bencana di tingkat pusat.
“Hasil dari kegiatan ini nantinya akan diintegrasikan menjadi bagian dari data kapasitas daerah untuk mendukung pemutakhiran KRB Nasional 2026,” terbenarnya.
Kegiatan penilaian ini berlangsung dinamis dan dihadiri oleh perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jajaran BPBD Sulbar, serta sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait yang masuk dalam indikator penilaian IKD tahun 2026. (*)
