Mamuju (pelutapagi.com) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan pemeriksaan fisik Barang Milik Daerah (BMD) yang dilaksanakan oleh Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (6/8/2026). Pemeriksaan tersebut difokuskan pada kendaraan dinas serta aset yang mengalami kerusakan berat sebagai bagian dari tahapan penjualan melalui lelang maupun penghapusan aset sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kegiatan ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Penataan Barang Milik Daerah secara tertib menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset sekaligus mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, Surya Yuliawan Sarifuddin menyampaikan bahwa pemeriksaan fisik aset merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh aset daerah tercatat secara akurat, memiliki status yang jelas, serta dikelola sesuai prinsip akuntabilitas dan efisiensi.
“Melalui kegiatan ini, kami memastikan bahwa aset yang sudah tidak layak digunakan dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku, baik melalui penjualan secara lelang maupun penghapusan. Dengan demikian, pengelolaan aset menjadi lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian administrasi,” ujar Surya.
Pemeriksaan dilakukan secara langsung terhadap kondisi fisik aset, meliputi kesesuaian data administrasi, tingkat kerusakan, hingga kelayakan aset untuk diusulkan dalam proses lelang atau penghapusan. Hasil pemeriksaan ini selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen usulan kepada instansi berwenang sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah.
Melalui sinergi antara BPKAD dan seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas PUPR Sulbar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat tata kelola aset yang profesional, efisien, dan akuntabel. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
