Jakarta (pelitapagi.com) Pemandangan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Senin lalu menyajikan potret satir mengenai kelindan antara kecemasan ekonomi, kepolosan massa, dan manipulasi opini publik. Ratusan ibu rumah tangga berbusana putih-merah menggelar unjuk rasa, lalu pulang dengan menenteng uang tunai Rp100 ribu serta wajan penggorengan baru yang masih terbungkus kardus. Kejujuran mereka di depan kamera saat mengakui “saweran” tersebut tidak sekadar menggelitik, melainkan menjadi cermin retak betapa pragmatisnya panggung politik jalanan kita hari ini.
Namun, meletakkan kesalahan pada pundak emak-emak ini adalah kekeliruan nalar. Di balik pragmatisme menerima wajan dan uang saku, ada kecemasan riil yang menggerakkan kaki mereka ke lapangan. Ibu-ibu ini datang dengan niat yang sepenuhnya tulus: mereka mendesak agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dihentikan. Bagi masyarakat kelas bawah, MBG bukan sekadar etalase politik elektoral, melainkan jaminan pemenuhan nutrisi anak di tengah impitan harga bahan pokok yang kian mencekik. Kekhawatiran bahwa program ini akan mandek akibat megaskandal korupsi yang sedang mengguncang Badan Gizi Nasional (BGN) adalah hal yang sangat rasional.
Sayangnya, ketulusan dan urgensi isi piring rakyat ini justru diendus para pemburu rente sebagai peluang komodifikasi. Koordinator Aktivis Pangan Indonesia (API), Anshor Mu’min, menilai fenomena ini sebagai bentuk degradasi taktik mobilisasi yang sangat vulgar. “Politik Indonesia sudah naik level, sekarang komoditasnya bukan cuma sembako, tapi sudah merambah ke perabotan rumah tangga,” ujar Anshor.
Pertanyaan krusial yang harus diajukan adalah: siapa sesungguhnya yang mengorder demonstrasi perabotan ini? Logistik berupa ratusan wajan baru dan uang saku jelas membutuhkan kapital yang masif. Sulit memercayai bahwa aksi ini digerakkan secara swadaya oleh koordinator tingkat rukun tetangga. Patut diduga kuat, pesanan aksi ini datang dari lingkar dalam BGN yang tengah terpojok atau para vendor bermasalah dalam proyek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mereka sedang membeli “tameng sosial” dari kepolosan emak-emak untuk meredam kemarahan publik sekaligus mengalihkan substansi hukum.
Lebih dari sekadar urusan mobilisasi massa, karut-marut di tubuh pengelola pangan ini menjadi lonceng peringatan keras bagi Presiden Prabowo Subianto. Saling sikut antarpejabat dan lahirnya berbagai kebijakan blunder di lapangan mencerminkan rapuhnya koordinasi akibat ditempatkannya figur-figur yang tidak kompeten. Alih-alih mengejawantahkan visi Asta Cita secara taktis, sebagian pembantu presiden tampaknya lebih sibuk berselancar mencari muka di ruang publik demi mengamankan posisi, tanpa memedulikan dampak sistemik dari kelalaian mereka.
Momentum ini semestinya melecut keberanian Presiden Prabowo untuk segera melakukan evaluasi radikal melalui perombakan _reshuffle_ kabinet. Presiden tidak boleh berkompromi dengan narsisme politik para pejabat yang minim substansi kerja. Membersihkan anasir-anasir oportunis ini dan menggantinya dengan para profesional murni—terutama teknokrat yang memiliki kapasitas fundamental di bidang tata kelola pangan—adalah harga mati jika tidak ingin program strategis nasional ini karam akibat salah urus.
Manipulasi opini ini sangat berbahaya bagi masa depan penegakan hukum dan keberlanjutan bangsa. Ketika hak pangan anak-anak sekolah dijadikan alat pelindung koruptor oleh pejabat yang tidak becus, moralitas publik sedang dipertaruhkan. Institusi penegak hukum KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri harus melihat melampaui keriuhan wajan di Monas dengan mengusut tuntas aliran dana korupsi di BGN. Di sisi lain, ketegasan Presiden Prabowo dalam membersihkan kabinetnya kini dinanti, demi membuktikan bahwa swasembada dan kedaulatan pangan nasional tidak akan digadaikan kepada para pemburu rente.
