MAMUJU (pelitapagi.com) Bupati Mamuju, Dr. Sitti Sutinah Suhardi secara resmi melantik delapan Kepala Desa di Aula Lantai III Kantor Bupati Mamuju, Kamis (16/7)
Delapan pejabat desa yang dilantik tersebut diantaranya tujuh Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) dan satu Penjabat (Pj) Kepala Desa. Masing-masing Akinuddin sebagai Kepala Desa Toabo, Kecamatan Papalang; Murdani sebagai Kepala Desa Pokkang, Kecamatan Kalukku; Ruddin sebagai Kepala Desa Leling Utara, Kecamatan Tommo; Masrung sebagai Kepala Desa Leling, Kecamatan Tommo; Demianus sebagai Kepala Desa Kakullasan, Kecamatan Tommo; Nasaruddin sebagai Kepala Desa Kalepu, Kecamatan Tommo; Muhammad Jani sebagai Kepala Desa Bala-Balakang Timur, Kecamatan Kepulauan Bala-Balakang; serta Alipahuddin sebagai Penjabat Kepala Desa Kopeang, Kecamatan Tapalang.
Dalam sambutannya, Bupati Sutinah menegaskan bahwa jabatan Kepala Desa adalah amanah masyarakat yang mesti dijalankan dengan tanggungjawab, integritas, dan dedikasi.
Ia juga meminta para Kepala Desa segera beradaptasi dengan tugas masing-masing serta membangun komunikasi yang baik dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh elemen warga. Menurutnya, hal itu penting untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang inklusif dan partisipatif
Sutinah juga menyoroti kondisi fiskal desa yang terdampak kebijakan penyesuaian Dana Desa dari Pemerintah Pusat. Meski begitu, ia meminta Pemerintah Desa tetap memaksimalkan anggaran yang ada dengan mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan pembangunan desa harus tetap sejalan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Mamuju, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
“Di tengah keterbatasan anggaran yang ada, saya berharap Pemerintah Desa mampu menyusun skala prioritas dan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki demi kepentingan masyarakat,” ujar Sutinah.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan profesional agar setiap penggunaan anggaran bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan.
Sutinah juga menyinggung peran Ketua TP PKK Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ia berharap peran tersebut dijalankan sesuai fungsi tanpa mencampuri kewenangan administratif Pemerintahan Desa.
Dalam arahannya, Sutinah menegaskan larangan pergantian perangkat desa secara sepihak setelah pelantikan. Ia menyebut pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa sudah diatur dalam regulasi, sehingga tidak bisa dilakukan berdasarkan kepentingan pribadi, hubungan keluarga, maupun perbedaan pilihan politik.
“Pergantian perangkat desa harus mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku. Jangan ada pergantian hanya karena alasan subjektif atau kepentingan tertentu. Pemerintahan Desa harus dibangun atas dasar profesionalisme dan kepatuhan terhadap regulasi,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Sutinah mengajak seluruh Kepala Desa memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan agar program pembangunan berjalan selaras, efektif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola Pemerintahan Desa yang profesional, transparan, akuntabel, serta mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mamuju. (*)
