BeritaDaerah

Cipayung Plus Sulbar Bergerak Kecam Dugaan Tindakan Represif Aparat Pasca Aksi di DPRD Sulbar

64
×

Cipayung Plus Sulbar Bergerak Kecam Dugaan Tindakan Represif Aparat Pasca Aksi di DPRD Sulbar

Sebarkan artikel ini

Mamuju (pelitapagi.com) Cipayung Plus Sulawesi Barat Bergerak mengecam keras dugaan tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian terhadap massa aksi setelah pelaksanaan demonstrasi di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa (23/6/2026).

Aksi yang digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi rakyat tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang. Namun, sangat disayangkan, setelah aksi berlangsung justru muncul tindakan yang diduga mengarah pada intimidasi dan kekerasan terhadap peserta aksi.

Jenderal Lapangan Cipayung Plus Sulawesi Barat Bergerak, Dicky menegaskan bahwa aparat keamanan semestinya hadir sebagai pelindung hak-hak demokratis warga negara, bukan menjadi pihak yang menimbulkan ketakutan bagi masyarakat yang sedang memperjuangkan aspirasinya.

“Kami menilai tindakan represif terhadap massa aksi merupakan kemunduran demokrasi. Aspirasi yang kami bawa adalah aspirasi rakyat, sehingga tidak sepatutnya dijawab dengan pendekatan kekerasan. Negara tidak boleh antikritik, dan aparat tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk membungkam suara mahasiswa dan rakyat,” tegas Dicky.

Cipayung Plus Sulawesi Barat Bergerak menilai bahwa ruang demokrasi di Sulawesi Barat harus dijaga bersama. Segala bentuk tindakan yang berpotensi melanggar hak-hak sipil masyarakat wajib dievaluasi secara terbuka dan transparan.

Oleh karena itu, Cipayung Plus Sulawesi Barat Bergerak mendesak:

1. Kapolda Sulawesi Barat melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan tindakan represif yang terjadi pasca aksi.

2. Seluruh aparat yang terbukti melakukan tindakan di luar prosedur diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3. Komnas HAM dan lembaga pengawas eksternal kepolisian turut mengawasi proses penanganan kasus ini.

4. Pemerintah dan DPRD Sulawesi Barat membuka ruang dialog yang substantif terhadap tuntutan mahasiswa dan masyarakat.

Kami menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak akan surut hanya karena intimidasi ataupun tindakan represif. Sejarah bangsa ini membuktikan bahwa setiap kemajuan demokrasi lahir dari keberanian rakyat dan mahasiswa dalam menyuarakan kebenaran.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *