Mamuju (pelitapagi.com) Penetapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta sejumlah pejabat terasnya sebagai tersangka korupsi memicu gelombang kemarahan publik. Kasus ini dinilai sebagai pengkhianatan besar di tengah upaya negara membenahi kualitas SDM melalui alokasi anggaran yang sangat fantastis.
Merespons prahara tersebut, Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamuju, Dicky Wahyudi, menyatakan bahwa pergantian kepala badan yang baru tidak boleh sekadar menjadi ritual seremonial atau sekadar bagi-bagi jatah kursi birokrasi. Ia menegaskan, ini adalah momentum sakral untuk menyumbat total kebocoran anggaran yang telah merampok hak-hak masyarakat.
Pergantian Kepala BGN ini wajib menjadi momentum penataan ulang secara radikal atas kebocoran masif yang terjadi kemarin. Kita tidak boleh membiarkan lembaga seseru ini menjadi sarang koruptor
Dicky mengingatkan bahwa BGN memegang mandat luar biasa besar dengan mengelola anggaran negara mencapai Rp268 Triliun yang dialokasikan khusus untuk program-program strategis nasional pada tahun 2026, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, korupsi di tubuh BGN bukan hanya kejahatan finansial, melainkan kejahatan kemanusiaan.
“Dengan anggaran raksasa Rp268 Triliun yang dialokasikan negara untuk perbaikan gizi nasional, ruang kebocoran sekecil apa pun adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Kasus tersangka kemarin membuktikan ada sistem yang busuk di dalam,” cecar Dicky.
Lebih lanjut, Dicky mengaitkan kasus korupsi ini dengan realitas pahit di daerah. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI), Provinsi Sulawesi Barat saat ini masih menduduki peringkat kedua tertinggi nasional dalam angka prevalensi stunting, yakni mencapai 30,3%.
“Di saat anak-anak di Sulawesi Barat bertaruh nyawa menghadapi stunting karena kemiskinan, para pejabat BGN di pusat justru tega mengorupsi anggaran gizi. Ini adalah ironi yang sangat menyakitkan dan tidak bisa dimaafkan,” tegasnya dengan nada geram.
GMNI Mamuju mendesak Kepala BGN yang baru dilantik untuk segera mengambil tindakan ekstrem dan melakukan pembersihan massal (cleansing) terhadap sisa-sisa aparatur yang bermental korup.
“Kepala BGN yang baru harus punya keberanian untuk melakukan evaluasi total. Evaluasi ini tidak boleh tebang pilih; harus disisir dari birokrasi BGN pusat, dipangkas rantai birokrasi yang rawan di tingkat provinsi, hingga dievaluasi total sampai ke lapisan paling bawah di tingkat lapangan,” tuntut Dicky.
GMNI Mamuju menyatakan komitmennya untuk memosisikan diri sebagai oposisi strategis di daerah yang akan mengawasi ketat setiap rupiah arus anggaran BGN di wilayah Sulawesi Barat. Mereka mengancam akan membawa massa lebih besar ke jalan jika Kepala BGN yang baru gagal melakukan reformasi total dalam 100 hari kerja pertama.
