Polman (pelitapagi.com) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Assessment dan Manajemen Konflik Lahan dan Konflik Sosial kepada Kelompok Perhutanan Sosial, yang berlangsung di Hotel Ratih, Kabupaten Polewali Mandar, Rabu (13/05/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari dukungan Program Result-Based Payment (RBP) REDD+ yang didanai oleh Green Climate Fund (GCF), dengan tujuan memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami, mengidentifikasi, serta mengelola potensi konflik lahan dan konflik sosial di kawasan hutan secara partisipatif dan berkelanjutan.
Kegiatan dibuka oleh Kepala DLHK Provinsi Sulawesi Barat, Zulkifli Manggazali, yang didampingi Kepala Bidang Pengelolaan DAS, Perhutanan Sosial, Penyuluhan dan KSDA DLHK Sulbar, Nugroho Santoso.
Dalam sambutannya, Zulkifli Manggazali menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelompok perhutanan sosial dalam menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan pengelolaan kawasan hutan.
“Konflik lahan dan pengelolaan sumber daya hutan perlu ditangani dengan pendekatan kolaboratif dan partisipatif. Melalui kegiatan ini, kita berharap kelompok perhutanan sosial memiliki kemampuan dalam melakukan assessment konflik, membangun komunikasi antar pihak, serta mendorong penyelesaian konflik yang konstruktif demi menjaga kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Zulkifli.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), spesialis safeguard, serta tim Sulawesi Cipta Forum (SCF). Materi yang disampaikan meliputi dinamika konflik lahan dan pengelolaan hutan pada skema perhutanan sosial, teknik assessment konflik dan pemetaan aktor, praktik analisis konflik di wilayah kelola perhutanan sosial, hingga strategi manajemen dan penyelesaian konflik lahan.
Sebanyak 20 peserta mengikuti kegiatan ini yang berasal dari DLHK Sulbar, KPH Mapilli, Kelompok Tani Hutan (KTH), tim Program SCF-RBP REDD+ Sulbar, serta unsur pendukung lainnya.
Melalui kegiatan ini, DLHK Sulbar berharap terbangun jalur koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan, sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kawasan hutan dari potensi konflik, illegal logging, maupun perambahan hutan.
Selain itu, kegiatan ini juga sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan, memperkuat tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal demi mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendukung pembangunan rendah karbon dan pengelolaan hutan berkelanjutan di Sulawesi Barat, agar hutan tetap terjaga seperti paru-paru hijau yang terus menghidupi generasi hari ini hingga masa depan.
