BeritaDaerah

Ketua Prodi Pascasarjana Hukum Unika Mamuju Optimistis Target Mahasiswa Baru Tercapai  

205
×

Ketua Prodi Pascasarjana Hukum Unika Mamuju Optimistis Target Mahasiswa Baru Tercapai  

Sebarkan artikel ini

MAMUJU (pelitapagi.com) Ketua Program Studi (Prodi) Pascasarjana Hukum Universitas Tomakaka (Unika) Mamuju, Rahmat Idrus, menyampaikan optimisme terhadap capaian target penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik perdana 2025.

Saat ditemui usai peresmian Pascasarjana Prodi Hukum Unika Mamuju, Rahmat Idrus mengungkapkan, pihaknya telah membuka pendaftaran mahasiswa sejak September lalu dan akan berlangsung hingga November mendatang.

“Penerimaan sudah dibuka sejak bulan lalu dan akan berlangsung sampai November. Insyaallah kuliah perdana akan dimulai pada bulan November ketika target penerimaan mahasiswa sudah tercapai,” ujar Rahmat Idrus, Rabu, 22 Oktober 2025.

Ia menegaskan, pihaknya optimistis jumlah pendaftar akan terus meningkat seiring dengan antusiasme masyarakat terhadap kehadiran program magister hukum pertama di Sulawesi Barat. Hingga saat ini, tercatat sudah 20 orang pendaftar yang siap mengikuti seleksi masuk.

“Saya yakin dan optimis bahwa target kita akan tercapai. Antusias masyarakat, khususnya para profesional dan ASN, cukup tinggi untuk melanjutkan studi di Magister Hukum Unika Mamuju,” katanya.

Lebih lanjut, Rahmat Idrus menjelaskan, fokus utama Pascasarjana Hukum Unika Mamuju adalah penguatan teori hukum yang berpijak pada kearifan lokal Sulawesi Barat, serta kajian hukum di sektor pengelolaan sumber daya alam.

“Kita ingin menjadikan program ini sebagai wadah pengembangan ilmu hukum yang relevan dengan kebutuhan daerah. Selain itu, kami juga menekankan pentingnya penelitian hukum yang selama ini masih kurang di Sulbar. Pengembangan ilmu dan penelitian sangat penting untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tutur Rahmat Idrus.

Rahmat Idrus berharap, keberadaan program Magister Hukum ini tidak hanya menjadi pilihan akademik, tetapi juga dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah, lembaga hukum, dan sektor swasta dalam penguatan kapasitas hukum dan kebijakan publik di Sulbar.

“Kita ingin menjadi sarana pengembangan ilmu dan penelitian hukum yang bermanfaat bagi masyarakat dan institusi di daerah,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *