MAMUJU (pelitapagi.com) Baru-baru ini Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan kenaikan dana bantuan bagi partai pemilik kursi di DPR dari semula Rp 1000 menjadi 3000.
Seperti yang dikutip di cnnindonesia.com Usulan itu disampaikan dalam rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di Komisi II DPR, Selasa 8 Juli 2025
Muhammad Rivai Khalik, mantan komisiner KPU Mamuju saat dikonfirmasi mengatakan, usulan kenaikan dana bantuan Parpol menurutnya sah-sah saja sepanjang tambahan dana itu memang untuk kebutuhan Paratai serta peningkatan kapasitas pengurus dan yang terpenting tidak bertentangan dengan aturan perundang undangan.
“Soal apakah rasional usulan itu ditengah efisienai anggaran, kata Rivai Mengukur rasional atau tidak tentu butuh kajian mendalam sehingga kalau memang itu sangat dibutuhkan tentu pemerintah juga sdh menimbang dan saya kira Tito juga tidak asal bicara,”ungkap Rivai
Ketua LSM Jari Mnis Ashari Rauf, mengungkapkan soal usulan kenaikan dana bantuan Parpol mesti disikapi dengan bijak, terutama di tengah upaya optimal pemerintah dalam melekaukan efisiensi anggaran,”ungkap Ashari
“Meskipun jika dikalkulasi dan dihitung, besaran Rp 1.000 saat ini memang terbilang masih kecil. Tapi juga tidak mesti kenaikannya hingga 3 kali lipat dari alokasi sebelumnya. Sehingga kesimpulan saya, bahwa boleh terjadi kenaikan tetapi harus tetap proporsional dan sesuai dengan kemampuan APBN,”sambung Ashari
Lebih lanjut dikatakan, jika alokasi anggaran dinaikan, maka yang harus lebih diutamakan adalah membangun kaderisasi kepemimpinan Parpol yang berkualitas, termasuk pembangunan demokrasi yang sehat.
“Itu menurut saya paling urgen saat ini perlu didorong secara optimal,”kata Ashari
Selain itu kenaikan biaya parpol tersebut juga diyakini bakal memiliki dampak positif ke daerah jika sepanjang alokasi bantuan parpol digunakan sebaik-baiknya penataan demokrasi dan pendidikan politik bagi masyarakat secara meluas.
“Jangan jadikan suara rakyat yang selama ini dianggarkan, tetapi justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak tepat sasaran.
Keempat, saya berharap agar usulan kenaikan alokasi anggaran bantuan parpol dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dengan melibatkan ahli-ahli dan pakar di beebagai bidang, terutama pakar politik, sosial dan kebudayaan.”demikian Ashari (*)
