POLMAN (pelitapagi.com) Komitmen pembangunan terus ditunjukkan oleh Gubernur Sulawesi Barat di awal masa kepemimpinannya. Dalam kunjungan kerja ke Polewali Mandar, Sabtu (21 Mei 2025), Gubernur didampingi sejumlah tokoh daerah menyapa masyarakat Desa Pullewani, Kecamatan Tutar, dan menghadiri silaturahmi di Wonomulyo.
Dalam sambutannya, Gubernur mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp60 miliar khusus untuk Kabupaten Polewali Mandar. Dana tersebut diarahkan untuk program strategis dan prioritas seperti pembangunan infrastruktur, termasuk drainase dan pengerukan sungai Matakali yang kini tengah dikerjakan hingga ke muara.
“Kami ingin memastikan pembangunan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ini bukti perhatian kami terhadap daerah ini,” ucap Gubernur yang disambut antusias warga.
Gubernur juga menyampaikan bahwa petani kini merasa lebih nyaman karena bisa menjual langsung hasil panen ke Bulog, serta akan diberikan bantuan bibit padi sebanyak 5 ton sebagai bentuk dukungan nyata terhadap sektor pertanian.
Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad, yang turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, menyebut kebijakan ini sebagai bentuk komitmen terhadap program strategis dan prioritas.
“Alhamdulillah, dalam waktu tiga bulan, Gubernur telah membuktikan bahwa pemerintahan ini bekerja cepat dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Ini bukan sekadar janji, tapi bukti kerja nyata,” ujar Syamsul yang juga Ketua Fraksi Demokrat dan Ketua Tim Relawan SDK–JSM Kabupaten Polewali Mandar.
Syamsul menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari menjaga silaturahmi sekaligus memastikan program pembangunan benar-benar berjalan di lapangan.
Salah satu capaian yang telah dirasakan langsung masyarakat adalah pembangunan drainase di Lingkungan Sidodadi, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, yang kini sudah berjalan. Drainase tersebut menjadi solusi strategis mengatasi banjir musiman yang selama ini meresahkan warga.
Kehadiran ratusan masyarakat dalam acara tersebut menjadi cermin eratnya kolaborasi antara pemimpin daerah dan perwakilan rakyat dalam mempercepat pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. (*)
