Mamuju (pelitapagi.com) Beberapa hari ini publik heboh dengan beredarnya foto dan berita di media tentang motor listrik yang memiliki logo Badan Gizi Nasional (BGN).
Motor-motor tersebut tampak masih terbungkus plastik dan sudah dilengkapi stiker Badan Gizi Nasional (BGN). Motor-motor untuk SPPG itu disebut sebagai motor listrik. Motor listrik tersebut bergaya motor trail seperti Honda CRF. Ada tulisan Emmo, diduga merek motor listrik tersebut.
Diduga motor listrik berlogo BGN itu adalah sebuah motor listrik Emmo JVX GT. Dikutip dari situs resminya, Emmo JVX GT adalah motor listrik adventure bertenaga hingga 7.000 W dengan jarak tempuh 70 km. Motor listrik ini mendukung fast charging dengan pengisian 30% sampai 80% dalam waktu 1 jam.
Tapi, yang menuai sorotan adalah harganya. Berdasarkan situs resminya, Emmo JVX GT dibanderol seharga Rp 56,8 juta.
Tokoh masyarakat yang juga akademisi Mamuju, Sulawesi Barat, Ahmad Taufan ketika dihubungi mengatakan soal teknis dari pengadaan motor tersebut ia tak begitu memahami.
“Yang saya paham itu MBG ini dikerja oleh suwasta lebih dulu. Nanti barang itu jadi baru mereka mengajukan pembayaran sehingga jika dikaitkan dengan uang negara maka saya berfikir bahwa negara itu hadir setelah siswa menikmati hasil. Nah berkaitan dengan motor ini pertanyaan kita yang harus ditelusuri yah apakah motor ini yang dipake uang negara atau uang suwasta yang mengelolah MBG nah itu, ada kecenderungan jadi ini dugaan mungkin dipasilitasi oleh negara tetapi pembayarannya dilakukan oleh swasta yang mengerjakan itu MBG,”jelas Ahmad Taufan
Olehnya kata dia, kita tidak boleh serta -merta karena sebagaimana bahwa MBG itu dikelolah oleh suwasta lebih awal.
“Nah kalau misal motor itu menggunakan uang swasta tentu tidak bisa kita masuki, seandanya ful dari 0 sampai 100 full dibiayai langsung oleh pemerintah saya kira itu perlu kita soroti, inikan tidak pemerintah sama saja membeli barang jadi,”jelas Ahmad Taufan
Sementara Ketua PMII Sulbar, Alka menilai jika benar pengdaan untuk MBG maka dipastikan hal tersebut adalah tidak sejalan dengan efisiensi yang terapkan oleh pemerintah.
“Pemborosan dan Tidak ada Urgensinya, apalagi ditengah Kondisi yang penuh dengan efisiensi maka pembagian motor untuk kepala-kepala dapur MBG ini hanya memperburuk tatanan pengelolaan keuangan negara,”ujar Alka
“Lebih baik menggunakan anggaran yang ada untuk memperbaiki infrastruktur di daerah daerah yang memiliki akses jalan yang sangat jauh dari kata layak untuk dilalui,”demikian Alka (*)
