Mamuju (pelitapagi.com) Bapperida Provinsi Sulawesi Barat memfasilitasi pertemuan teknis antara pemerintah provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten se- Sulawesi Barat melalui desk urusan pemerintahan bidang pertanian. Tujuan kegiatan ini dilaksanakan Adalah untuk menetapkan target prioritas pembangunan tahun perencanaan 2027. Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi Gubenur Sulbar, Suhardi Duka.
Kegiatan yang digelar baru-baru ini melibatkan pihak-pihak terkait pada pemerintah provinsi Sulawesi barat dan pemerintah kabupaten se- Sulawesi barat. Beberapa pejabat teknis turut hadir dalam pembahasan tersebut, di antaranya Masnawi dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Sulbar, Muhammad Athar dari Bapperida Sulbar, hingga perwakilan masing-masing pemerintah kabupaten yang didelegasikan melalui Bapperida kabupaten dan dinas teknis Kabupaten se-sulawesi barat.
Dalam forum ini yaitu desk urusan bidang pertanian, Bapperida Sulbar mendorong penyelarasan target pembangunan bidang pertanian anatara pemerintah daerah dengan agenda nasional, dalam hal ini khususnya untuk mendukung pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Sulawesi Barat.
“Salah satu yang menjadi sorotan adalah target produksi padi di Kabupaten Polewali Mandar. Untuk tahun 2027, daerah tersebut menargetkan produksi sebesar 238.099 ton,” kata Athar. Selain produksi, pembahasan juga menyinggung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Di Polman, target luasan LP2B ditetapkan pemkab polman sebesar 13.504 hektare. Namun, dalam forum yang berlangsung, Bapperida Sulawesi Barat Bersama dengan Perangkat Daerah terkait mendorong dan menyepakati agar pemerintah kabupaten polewali mandar menargetkan sebesar 14.643 hektare. Hal ini juga sudah sejalan dengan target prioritas nasional bidang pertanian.
Namun, upaya ini masih menghadapi kendala, salah satunya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang hingga kini masih dalam proses kajian oleh tim ahli.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib menambahkan, pihaknya juga memfasilitasi pembahasan sejumlah program dan sub kegiatan yang akan dijalankan daerah. Mulai dari pengawasan sarana pertanian, perbanyakan benih bersertifikat, hingga penyusunan peta kawasan cadangan lahan pertanian.
“Untuk tahun 2027, salah satu target konkret yang disepakati adalah perbanyakan benih bersertifikat sebanyak 39 ton, serta penyusunan lima dokumen peta kawasan LP2B,” sebutnya.
Sementara itu, dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian juga turut dibahas, termasuk pengembangan kawasan padi nasional seluas 2,9 juta hektare, pemberian rekomendasi perlindungan LP2B, hingga penyediaan puluhan ribu unit alat dan mesin pertanian pra panen.
Secara umum, hasil desk mencatat target 2 indikator outcome prioritas, yang didukung 2 program prioritas serta 4 sub kegiatan. Pembahasan ini akan kembali dilanjutkan untuk membahas target 2 indikator outcome prioritas bidang pertanian lainnya secara tematik. Yaitu indikator operasionalisasi BPP dan Luas Hasil Cetak Sawah yang Ditingkatkan IP nya.
