Mamuju (pelitapagi.com) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (KominfoSS) mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat kehadiran digital, termasuk menargetkan verifikasi akun media sosial sebagai kanal resmi layanan publik.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan coaching clinic yang difokuskan pada pendampingan pengelolaan platform media sosial OPD. Program ini tidak sekadar pelatihan teknis, tetapi juga menjadi langkah strategis membangun komunikasi pemerintah yang lebih responsif dan terpercaya di ruang digital.
Dorongan ini sejalan dengan harapan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menginginkan setiap OPD tampil aktif di media sosial. Pemerintah daerah didorong tidak hanya menyampaikan program kerja, tetapi juga hadir menjawab isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat, sekaligus memberikan edukasi yang akurat dan mudah dipahami.
Kepala Dinas KominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa pengelolaan media sosial pemerintah harus dilakukan secara profesional dan terarah. Menurutnya, akun resmi OPD bukan sekadar etalase informasi, tetapi menjadi representasi kehadiran pemerintah di ruang publik digital.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya verifikasi akun atau yang dikenal dengan “centang biru” sebagai bentuk legitimasi. Akun yang telah terverifikasi dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik, menghindari penyebaran informasi palsu, serta memastikan masyarakat mendapatkan informasi dari sumber yang sah.
“Verifikasi akun menjadi bagian penting dalam pelayanan publik berbasis digital. Ini bukan sekadar simbol, tapi jaminan bahwa informasi yang disampaikan benar-benar berasal dari pemerintah,” ungkapnya.
Dengan pendampingan yang berkelanjutan, KominfoSS Sulbar berharap seluruh OPD mampu mengelola media sosial secara optimal, adaptif terhadap perkembangan informasi, serta menjadi garda terdepan dalam membangun komunikasi publik yang transparan dan akuntabel.
