Mamuju (pelitapagi.com) Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan supervisi proposal bantuan keuangan partai politik (parpol) tahun anggaran 2026, Selasa 31 Maret 2026.
Proses verifikasi dilakukan oleh tim di kantor Bakesbangpol Sulbar dengan meneliti detail dokumen proposal yang masuk. Selain pemeriksaan administratif, tim juga melakukan peninjauan langsung (on-the-spot) ke kantor sekretariat parpol untuk memverifikasi sarana prasarana serta kelengkapan dokumen sesuai dengan Permendagri No. 78 Tahun 2020.
Pelaksanaaann monitoring ini sebagai komitmen Kesbangpol dalam menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka agar memastikan aspek keterbukaan, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan sesuai peraturan perundang-undangan dalam supervisi proposal bantuan parpol.
Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Darwis Damir, menyatakan bahwa supervisi ini penting untuk membangun tata kelola parpol yang transparan, sejalan dengan peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
“Supervisi proposal bantuan keuangan parpol ini dilakukan untuk memastikan dana publik yang disalurkan digunakan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Darwis.
Ia menambahkan bahwa langkah ini selaras dengan misi Pancadaya yang menitikberatkan pada pemberdayaan institusi politik. Dengan tata kelola yang baik, partai politik di Sulawesi Barat diharapkan dapat lebih profesional dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.
Melalui pendampingan ini, Bakesbangpol Sulbar berupaya mendukung terciptanya ekosistem politik yang sesuai dengan regulasi dan etika pembangunan daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat serta menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan pembangunan di Sulawesi Barat. (*)
