Mamuju (pelitapagi.com) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat menggandeng Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mematangkan skema perpindahan server pendapatan daerah.
Koordinasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola sistem pendapatan berbasis digital.
Koordinasi tersebut dilaksanakan di ruang Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Kamis, 5 Februari 2026.
Bapenda Sulbar dihadiri oleh Plt. Sekretaris Bapenda Sulbar, Fahri Yusuf, bersama Kepala Subbidang Teknologi Informatika Pendapatan, Rosianah M. Nadir, yang secara langsung membahas rencana teknis migrasi server pendapatan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek dibahas, mulai dari kesiapan infrastruktur, keamanan data, kesinambungan layanan sistem pendapatan, hingga mekanisme pengelolaan server pasca-migrasi agar tetap berjalan optimal dan terintegrasi.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana migrasi server pendapatan tersebut. Menurutnya, langkah ini penting untuk meningkatkan keandalan sistem, keamanan data, serta mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan modern.
Sementara itu, Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa rencana perpindahan server ini merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi digital pengelolaan pendapatan daerah.
“Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan sistem pendapatan daerah dikelola secara aman, andal, dan terintegrasi, seiring dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang semakin berbasis teknologi,” ujarnya.
Lebih lanjut, langkah ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas.
Melalui koordinasi lintas perangkat daerah ini, Bapenda Sulbar berharap skema perpindahan server pendapatan dapat segera dirumuskan secara matang dan terencana, sehingga mampu mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan kualitas layanan publik di Sulawesi Barat.
