Mamuju (pelitapagi.com) Pemanfaatan ruang laut yang tertib, berkelanjutan, dan sesuai regulasi menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Atas dasar itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan setiap aktivitas pemanfaatan ruang laut berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pertemuan koordinasi antara DKP Provinsi Sulawesi Barat dengan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Belang-Belang yang berlangsung di Kantor UPP Kelas III Belang-Belang, Kamis (6/8/2026). Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif, serta mendukung peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala DKP Sulbar Safaruddin, S.DM memimpin langsung rombongan yang turut melibatkan perwakilan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan (DISPERKIMTANHUB) Provinsi Sulawesi Barat. Dalam kegiatan tersebut, Kepala DKP Sulbar didampingi Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) beserta tim teknis, serta Kepala Satuan Pengawasan (SATWAS) PSDKP Mamuju, Huseri.
Rombongan DKP Sulbar diterima langsung oleh Kepala Kantor UPP Kelas III Belang-Belang, Capt. Ramlah. Pertemuan ini menjadi momentum perdana antara DKP Sulbar dan UPP Kelas III Belang-Belang, sekaligus menjadi ruang silaturahmi dan upaya mediasi dalam mempertemukan kepentingan serta kewenangan antarinstansi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pentingnya penyamaan persepsi dari perspektif hukum, khususnya terkait penegakan aturan dalam penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, menyampaikan bahwa sinergi antarinstansi menjadi faktor penting dalam memastikan pemanfaatan ruang laut berjalan sesuai aturan tanpa menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam perspektif hukum terkait penegakan aturan penerbitan izin PKKPRL. Kami ingin memastikan iklim investasi tetap terjaga, lingkungan laut tetap terlindungi, serta pemanfaatan ruang laut dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Safaruddin.
Sementara itu, Kepala UPP Kelas III Belang-Belang, Capt. Ramlah, menjelaskan bahwa UPP Kelas III Belang-Belang merupakan unit teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang memiliki wilayah kerja mulai dari Belang-Belang hingga Kabupaten Pasangkayu.
Di Provinsi Sulawesi Barat sendiri terdapat empat UPP, yakni UPP Belang-Belang, UPP Mamuju, UPP Majene, dan UPP Polewali Mandar. Dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait layanan kepelabuhanan, UPP Belang-Belang mengarahkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital MARITIMHUB, sebuah platform terintegrasi sektor maritim Indonesia yang menyediakan layanan perizinan dan informasi transportasi laut.
Dalam pembahasan teknis, dijelaskan bahwa kegiatan pemanfaatan ruang laut yang berlangsung lebih dari 30 hari wajib memiliki izin PKKPRL dengan terlebih dahulu ditinjau berdasarkan kategori kegiatan, apakah termasuk usaha atau nonusaha. Kegiatan yang menggunakan dana pemerintah dikategorikan sebagai nonusaha, sedangkan kegiatan yang menggunakan dana pribadi atau perusahaan swasta masuk dalam kategori usaha.
Capt. Ramlah juga berharap koordinasi dan sosialisasi terkait aturan pemanfaatan ruang laut dapat terus ditingkatkan agar masyarakat dan pelaku usaha memahami kewajiban serta prosedur perizinan yang berlaku.
“Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap sosialisasi mengenai aturan pemanfaatan ruang laut semakin luas sehingga masyarakat maupun pelaku usaha dapat memahami regulasi dan menjalankan kegiatan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
