Mamuju (pelitapagi.com) Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan bersama jajarannya mengikuti Apel Pagi Virtual lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), pada Senin 3 Agustus 2026.
Dalam arahannya, Gubernur SDK mengkritisi sistem neoliberal yang memberi peran besar kepada swasta hingga menimbulkan ketimpangan, berbeda dengan Indonesia yang masih memberikan subsidi. Ia membandingkan pertumbuhan ekonomi era SBY (6%), Jokowi (5%), dan Prabowo (5,61% di kuartal I 2026), serta menekankan bahwa Gini Ratio 0,363 menunjukkan ketimpangan masih tinggi.
SDK menjelaskan pendekatan ekonomi somitronomik Presiden Prabowo yang memperbesar peran negara melalui BUMN, BUMD, koperasi, dan UMKM, dengan SDA dikelola negara untuk rakyat. Tantangan terbesar adalah korupsi dan otonomi daerah, serta UU Cipta Kerja yang dinilai pro-pengusaha sehingga kewenangan ESDM dan Kehutanan di kabupaten hilang, dan pemprov hanya memiliki kewenangan terbatas di sektor minerba.
Gubernur juga menyoroti potensi pajak daerah dan DBH (Pasal 145-146 UU HKPD) yang belum maksimal, serta efisiensi anggaran yang menghambat program hibah, namun mengingatkan agar tetap loyal kepada pemerintah pusat. Di akhir, SDK menekankan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penurunan stunting (Sulbar peringkat 35 dari 38 provinsi) harus diintervensi melalui program terpadu. Ia meminta ASN tetap optimis dalam melayani masyarakat.
Usai mengikuti apel pagi, Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, menyatakan bahwa jajarannya siap mendukung penuh arahan Gubernur Sulbar dan akan terus meningkatkan pelayanan publik di bidang ketenagalistrikan dan energi.
“Kami di Dinas ESDM akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mendukung program-program strategis pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujar Bujaeramy.
