Mamuju (pelitapagi.com) Isu tentang pemilihal kepala daerah pada 2029 mendatang bakal ditunjuk langsung oleh preaiden kini ramai jadi perbincangan publik.
Salah seorang akademisi Mamuju, Sulawesi Barat, Hamdan Dangkang mengatakan pemilihan gubernur langsung tersebut diyakini akan memperkuat kesatuan dan efektivitas pemerintahan.
“Ketika presiden menunjuk gubernur berdasarkan rekam jejak, kompetensi, dan integritas, provinsi mendapat pemimpin yang selaras dengan visi pembangunan nasional jalur infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan bisa bergerak serempak tanpa terfragmentasi,”ungkap Hamdan
Selain itu menurutnya proses penunjukan juga lebih efisien dibanding kampanye panjang yang rawan politik uang, sehingga sumber daya bisa difokuskan pada pelayanan publik. Dengan mekanisme evaluasi berkala, konsultasi tokoh daerah, dan kewajiban gubernur melaporkan capaian kepada DPRD serta masyarakat, akuntabilitas tetap terjaga.
“Menurut saya model ini bukan meniadakan suara rakyat, melainkan memastikan kepemimpinan daerah bekerja cepat, terukur, dan seiring arah kebijakan pembangunan ke depan. Apalagi pemerintahan gubernur hanya berfungsi sebatas koordinasi atau perpanjangan tangan pemerintah pusat dan yang lebih penting para ASN lingkup Pemprov sedikit lebih merdeka dalam menjalankan profesi mereka,”pungkas Hamdan
Sementara Sugianto yang merupakan politikus senior juga mengaku bahwa memang ada wacana seperti itu, tapi itu semua menurutnya akan dilakukan setelah semua undang-undang atau regulasi yang terkait sudah di tetapkan atau di revisi dan diadakan perubahan, termasuk Undang-umdang Pemilu, dan regulasi yang terkait dengan Pilkada.
“apalagi UU RI No: 23 thn 2014 tentang Pemerintahan daerah. Salah satu yang saya perkirakan jika kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah pusat, maka kedepan penyelenggaraan pemerintahan di Negeri kita ini, tadinya desentralisasi akan kembali ke sentralisasi dengan demikian apa yang kita mulai rasakan otonomi setengah hati akan menjadi sentralistik.dan kalau sudah sentralistik maka gaya kepemimpinan yg diperankan nanti oleh pemimpin kita tidak bisa digindari akan mengarah “otoriter” semua perencanaan pembangunan pun akan berubah Bottom Up N Top Down,”jelas Sugianto (*)
