MAMUJU (malaqbi.com) Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat masih menunggu penjelasan resmi dari pemerintah pusat terkait rencana penurunan dana transfer ke daerah (TKD)
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya mengungkapkan pihaknya belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh soal kepastian dana efisiensi tahun 2026 mendatang.
“Kalau solal kepastian tentang lanjutan efisiensi terutama informasi dana DBH DAU DAK dari pusat ke pemerintah provinsi Sulbar itu belum fix sampai hari ini, sehingga kita belum membahas secara detail APBD pokok 2026 karena belum ada kejelasan apakah akan dikurangi ataukah akan dinormalkan kembali,”ungkap Munandar saat dikonfirmasi, Selasa (16/09)
Berdasarkan informasi yang tersebar dibeberapa media kata dia, kemungkinan akan dinormalkan, namun DPRD Sulbar tetap akan menunggu keputusan resmi dari Menkeu.
“kita belum bisa memastikan atau mengkaji soal tantangan ataupun kendala yang bakal dihadapi. Intinya kita belum bisa memastikan apakah akan dikurangi kurang lebih 3 ratus miliyar itu ataukah tetap dikurangi tapi bertambah sedikit atau seperti apa kita belum ada kepastian dan kejelasan sampai sekarang,”kata Munandar
Sementara itu, Anggota DPRD Mamuju, Arnol Topo Sujadi mengaku, menyebut apabila efisiensi berlanjut hingga 2026 mendatang, maka tentunya akan berdampak pada berbagai rencana pembangunan termasuk janji kampanye Gubernur Sulbar.
“Termasuk Janji kampanye Gubernur bisa saja ada yang tidak di laksanakan bila mana pemotongan dana transfer dilakukan. Salah satu janji gubernur yang tentu menjadi harapan 6 kabupaten termasuk kami di mamuju adalah soal BKK 50 Milliar setiap kabupaten ini bisa saja masih tetap tapi mungkin tidak segitu lagi,”ungkap Arnol
Ia menambahkan, tentu masih banyak program lain yang pasti akan terdampak bila pegurangan Itu terjadi. Sementara kita tahu betul bahwa provinsi sulawesi barat sangat bergantung pada dana Transfer dari Pusat.
Sehingga kata dia, jika hal tersebut benar terjadi maka pemerintah daerah mesti harus lebih mandahulukan program yang syarat akan kebutuhan dasar masyarakat seperti Infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang dimana masih banyak yang butuh sentuhan di bebarapa Kabupaten yang ada di Sulawesi barat seperti di daerah kami Kalumpang akses jalan ini salah satu kebutuhan dasar yang urgen dan butuh perhatian tentu di kabupaten lain juga demikian.
“Olehnya itu sebaiknya pemerintah mengurangi program-program yang sifatnya serimonial yang di selenggarakan di Kota jika benar hal itu terjadi.”pinta Arnol (*)
