MAMUJU (pelitapagi.com) Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi pengecekan bukti dukung (evidence) dan progres pelaksanaan inspeksi serta penilaian kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Senin (16/11/2026) di Ruang Rapat Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Rapat dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung arah kebijakan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, melalui Panca Daya, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran. Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis, penguatan koordinasi dan pengawasan menjadi langkah penting untuk memastikan pelayanan pemenuhan gizi masyarakat berjalan sesuai standar, aman, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat.
Dalam arahannya, Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki, menegaskan bahwa seluruh Satgas MBG kabupaten harus mempercepat pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ia meminta agar setiap tim bekerja secara terkoordinasi, melakukan pemeriksaan secara objektif berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta memastikan seluruh bukti dukung dan dokumen hasil pemeriksaan tersedia secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perangkat daerah terkait, dan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
“Inspeksi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi juga harus memastikan aspek kebersihan, sanitasi, keamanan pangan, kelayakan sarana dan prasarana, serta kualitas pelayanan pemenuhan gizi di setiap SPPG,” kata Suyuti.
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh Satgas MBG kabupaten se-Sulawesi Barat, Inspektorat Daerah, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Regional BGN Sulawesi Barat, serta para Koordinator Wilayah BGN kabupaten.
Pelaksanaan rapat ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tanggal 27 Oktober 2026 tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah.
Dalam pembahasan, masing-masing Satgas MBG kabupaten menyampaikan perkembangan persiapan dan pelaksanaan inspeksi, meliputi kesiapan tim, pembagian tugas, jadwal pemeriksaan, serta kelengkapan evidence sebagai dokumen pendukung penilaian kesesuaian SPPG.
Berdasarkan laporan yang disampaikan, Kabupaten Mamasa telah menyelesaikan inspeksi terhadap seluruh 16 SPPG. Selanjutnya, Satgas MBG Kabupaten Mamasa akan menjadwalkan rapat bersama Ketua Satgas sebelum menyampaikan laporan hasil inspeksi kepada Satgas MBG Provinsi.
Kabupaten Mamuju telah melaksanakan rapat persiapan pada 11 November 2026 dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada 33 SPPG. Pelaksanaan inspeksi dijadwalkan pada 17 dan 19 November 2026 dengan membentuk empat tim pelaksana.
Sementara itu, Kabupaten Majene telah menyusun jadwal inspeksi terhadap 28 SPPG yang direncanakan berlangsung pada 18–19 November 2026 dengan membagi personel ke dalam tiga tim. Sebelum pelaksanaan, tim dijadwalkan mengikuti briefing untuk menyamakan persepsi dan memastikan kesiapan pemeriksaan.
Kabupaten Mamuju Tengah juga tengah mematangkan persiapan melalui rapat tim bersama Satgas Kabupaten yang dipimpin Sekretaris Daerah selaku Ketua Satgas. Inspeksi dan penilaian terhadap 18 SPPG dijadwalkan mulai 17 November 2026.
Adapun Kabupaten Polewali Mandar, dengan jumlah 59 SPPG, telah menyiapkan surat tugas dan pembagian tim monitoring. Pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian masih dalam tahap persiapan, dengan mempertimbangkan kondisi beberapa SPPG yang masih berstatus suspend.
Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa laporan hasil inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG dari Satgas MBG kabupaten kepada Satgas MBG provinsi ditargetkan paling lambat 20 November 2026. Selanjutnya, Satgas MBG Provinsi Sulawesi Barat menargetkan penyampaian laporan kepada pemerintah pusat pada 23 November 2026.
Selain itu, rapat juga mendorong keterlibatan Satgas MBG provinsi dalam pelaksanaan inspeksi bersama tim Satgas MBG Kabupaten Mamuju. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi, menyamakan standar pemeriksaan, serta memastikan kelengkapan evidence dan kesesuaian hasil penilaian di lapangan.
Melalui koordinasi ini, Satgas MBG Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen mengawal percepatan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG di seluruh kabupaten. Diharapkan, melalui pengawasan terpadu dan kolaborasi lintas sektor, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Sulawesi Barat dapat berjalan sesuai standar, memenuhi aspek keamanan dan kualitas pangan, serta memberikan pelayanan pemenuhan gizi yang optimal bagi masyarakat.







