MAMUJU (malaqbi.com) Bupati Mamuju Siti Sutinah Suhardi, baru-baru ini menyampaikan pemerintah kabupaten Mamuju batal melakukan penerimaan PPPK tahap 2.
Saat dikonfirmasi Anggota DPRD Mamuju, Arnol Topo Sujadi menjelaskan prihal alasan Pemkab Mamuju tersebut membatalkan untuk mengakomodir PPPK tahap dua adalah terkendala di ruang fsikal.
Seɓenarnya kita ini selaku DPR dan pemerintah daerah secara niat besar keinginan kita untuk mengakomodir seluruh teman-teman yang belum berkesempatan menjadi pegawai PPPK, hanya saja ketika kita berbicara ruang psikal kita, keuangan daerah saat ini dengan adanya efisiensi anggaran dari pusat itu sangat mempengaruhi.”jelas Arnol kepada media ini
Selain itu, untuk PAD Kabupaten Mamuju juga belum mencukupi untuk penambahan. Olehnya kata dia akan melakukan koordinasi ke pusat terkait PPP3 tahap dua tesebut.
“Karena berdasarkan anjuran BKN mengharuskan setiap daerah untuk melakukan penerimaan PPPK,”ucap Arnol
Lebih lanjut disampiakan, betul yang disampaikan Bupati Mamuju bahwa saat ini Pemkab Mamuju terkendala di ruang Fiskal.
“besar sekali keinginan kita untuk mengakomodir apalagi kita masih kekurangan sekali tenaga medis dan pendidikan terutama di pelosok-pelosok. Tapi itu masa kita mau pekerjakan orang kalau soal penggajiannya juga belum jelas dari mana,”tegas Arnol
“Dilain sisi kita mau angkat tenaga honorer juga tidak dibenarkan oleh peraturan menteri. Intinya akan kami koordinasikan lah ke pemerintah pusat. Ini juga bisa jadi warning bagi pemerintah pusat bahwa jangan selalu menyuruh kami menambah tetapi tidak dipersiapkan gitu. Jangan hanya dibebankan ke daerah.”demikian Arnol (*)
